Menjelang Idul Fitri 2026, suasana di kantor-kantor pemerintahan semakin padat. Hal ini bukan hanya karena persiapan libur panjang, tetapi juga karena perhatian terhadap kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai kontrak, di mana Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi salah satu isu yang paling dinanti-nanti.
Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, kabar tentang THR selalu menjadi campuran harapan dan ketidakpastian. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, baru-baru ini mengungkapkan bahwa ada peluang bagi PPPK paruh waktu untuk menerima THR, asal ada ketersediaan anggaran di instansi masing-masing.
BKN memastikan bahwa tidak ada larangan untuk memberikan THR kepada PPPK paruh waktu. Namun, kepastian tersebut sangat bergantung pada anggaran yang disediakan oleh setiap instansi, sehingga tidak semua daerah berkewajiban untuk memberikan THR, tetapi mereka diizinkan untuk melakukannya jika kondisinya memungkinkan secara finansial.
Keputusan ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah, namun juga menciptakan ketidakpastian karena kemampuan anggaran yang bervariasi di antara daerah. Beberapa daerah lebih mampu dalam hal anggaran, sementara yang lain tetap mengacu pada kebijakan lama terkait pemberian THR.
Pemberian THR kepada PPPK paruh waktu bukanlah hak yang otomatis. Ketersediaan anggaran di masing-masing instansi akan menentukan seberapa mungkin THR dapat dicairkan. Jika anggaran terjangkau, THR dapat diberikan, namun jika tidak, para pegawai mungkin harus menunggu hingga kebijakan tahun depan untuk peluang yang sama.
Di Indonesia, setiap daerah menerapkan kebijakan yang berbeda terkait THR. Ada daerah yang telah menyiapkan THR untuk PPPK paruh waktu, tetapi ada pula yang belum melakukannya. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Kudus berusaha menggunakan cara kreatif dengan menggalang dana dari PNS dan PPPK penuh waktu untuk membagikannya sebagai THR bagi rekan-rekan paruh waktu.
Sementara itu, Pemerintah Kota Kendari telah menyiapkan anggaran THR sebesar Rp35 miliar, namun hanya untuk PNS, PPPK penuh waktu, dan anggota DPRD, sehingga PPPK paruh waktu tidak termasuk di dalamnya. Perbedaan kebijakan ini menggambarkan bahwa inisiatif daerah sangat berperan dalam menentukan kesejahteraan pegawai.
Banyak faktor yang perlu diperhatikan sebelum instansi memutuskan untuk memberikan THR kepada PPPK paruh waktu. Salah satu yang utama adalah kondisi anggaran instansi itu sendiri, di mana instansi yang memiliki surplus cenderung lebih mampu memberikan THR kepada pegawai paruh waktu.
Beberapa instansi juga memiliki kebijakan internal yang mengatur kemungkinan pemberian THR bagi PPPK paruh waktu, yang seringkali ditentukan oleh pimpinan daerah atau kepala instansi. Kondisi keuangan daerah juga dapat berpengaruh, di mana daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi lebih fleksibel dalam memberikan THR.
| Kategori Pegawai | Hak THR 2026 | Syarat Penerimaan | Catatan Tambahan |
|---|---|---|---|
| PPPK Penuh Waktu | Ya | Memenuhi masa kerja minimal | Cair otomatis sesuai regulasi |
| PPPK Paruh Waktu | Tergantung | Ketersediaan anggaran instansi | Tidak wajib, tergantung kebijakan |
| PNS | Ya | Telah 1 tahun masa kerja | Cair sesuai jadwal pusat |
| Pegawai Honorer | Tidak | Tidak termasuk dalam regulasi | Bergantung pada kebijakan lokal |
Menunggu THR bisa menimbulkan rasa cemas, terutama untuk mereka yang berstatus paruh waktu. Beberapa langkah dapat diambil untuk mengatasi ketidakpastian ini.
Pertama, penting untuk secara berkala memeriksa kebijakan daerah. Setiap daerah memiliki aturan yang berbeda, jadi sebaiknya bertanya kepada bagian kepegawaian atau humas setempat terkait rencana THR untuk PPPK paruh waktu.
Kedua, membangun komunikasi dengan rekan kerja dapat membuka peluang. Seperti yang dilakukan di Kudus, donasi sukarela dari sesama pegawai dapat menjadi alternatif solusi untuk mendukung rekan-rekan yang berstatus paruh waktu.
Terakhir, penting untuk mempersiapkan dana pribadi sebagai persiapan menjelang Lebaran. Mengingat status THR yang masih tidak pasti, menabung sejak dini adalah langkah bijak agar tidak sepenuhnya bergantung pada THR yang mungkin belum pasti cair.
Informasi mengenai THR untuk PPPK paruh waktu dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung pada kebijakan pemerintah daerah dan ketersediaan anggaran. Artikel ini disusun berdasarkan data dan pernyataan terbaru hingga Maret 2026. Untuk informasi yang lebih akurat, disarankan untuk menghubungi instansi atau badan kepegawaian terkait.
Meskipun PPPK paruh waktu belum memperoleh jaminan pasti dalam soal THR 2026, sinyal positif dari BKN bisa menjadi langkah awal menuju perbaikan. Semoga semakin banyak daerah yang memperhatikan kesejahteraan seluruh pegawai, tanpa memandang status kepegawaiannya.
